Cara pemerintah meningkatkan perekonomian lewat investasi
April 26, 2018
0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah fokus dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi RI melalui investasi. Hal tersebut dapat dilihat pada awal 2018, pemerintah sudah menyiapkan tiga paket kebijakan.
"Presiden menekankan tiga hal, pertama sederhanakan perizinan dari pusat sampai daerah. Kedua memperjelas dan mempermudah fasilitas pajak. Jadi ada fasilitas perizinan, kemudahan perizinan ada pajak. Ketiga adalah sumber daya manusia," kata Darmin saat menutup Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Jakarta Rabu (25/4/2018).
Dari ketiga hal tersebut, lanjutnya, pemerintah terus berupaya menggodok hingga mempercepat kemudahan-kemudahan tersebut. "Jadi ada tiga yang kami sedang bekerja penuh dan sudah mulai akan dilaksanakan walaupun baru akan bekerja penuh tahun depan," imbuhnya.
Sementara mengenai perizinan, kata Darmin perlu dilakukan perbaikan kembali untuk mempermudah masuknya investor. Sehingga dalam hal ini proses perizinan investasi dapat dipercepat.
"Jadi kita mencoba membuat perubahan mengenai perizinan ini salah satunya adalah kita bentuk satuan tugas (Satgas) di setiap Kementerian Lembaga maupun daerah Provinsi, Kabupaten Kota, dengan satgas. Satgas itu tugasnya mengawal tapi tentu tugasnya memonitor, kedua mengawal, ketiga mengatasi persoalan kalau ada di lapangan," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta bawahannya agar memperhitungkan insentif yang bisa ditawarkan kepada para investor. Hal itu disampaikan ketika memimpin rapat terbatas soal Insentif Investasi di Kantor Presiden.
"Saya minta dikalkulasi insentif apa yang bisa ditawarkan kepada investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri," tegas Jokowi.
Pemberian insentif, lanjut Jokowi, bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya pemberian tax holiday dan tax allowance. Langkah ini diyakini bisa menarik banyak investasi ke Tanah Air.
Sementara, mengenai SDM sendiri Darmin menyebut melalui Kementerian Perindustrian juga sudah menyediakan pendidikan dan vokasi. Pendidikan vokasi tersebut dalam rangka mendorong ketersediaan SDM yang kompeten dan berdaya saing.
"Dari sana kita tentukan kegiatan apa saja yg diperlukan di sana baru kita desain di pendidikan dan pelatihan. Kita sulit merombak pendidikan secara keseluruhan lebih baik mana bagian yang perlu dirombak," pungkasnya.
Tags